Hasil Panen Tak Terselamatkan, Petani Bukit Biru Ajukan Bantuan Pangan
Oleh Admin3 menit baca234 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Gagal panen membuat sebagian petani di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), harus menghadapi kerugian setelah hasil pertanian mereka tidak sesuai harapan.
Di tengah kondisi tersebut, bantuan cadangan pangan pemerintah diharapkan dapat meringankan beban petani yang terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan setelah kehilangan hasil panen.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kelurahan Bukit Biru, Hasim Adnan mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pengajuan bantuan pangan bagi petani yang mengalami gagal panen.
Saat ini, proses tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum berkas disampaikan kepada Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar.
Ia menjelaskan, kelengkapan berkas masih membutuhkan tanda tangan dari ketua RT dan pihak kelurahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Persyaratan tersebut membuat proses pengajuan memerlukan koordinasi dengan sejumlah pihak sebelum dapat diteruskan ke instansi terkait.
“Besok rencananya saya akan menyelesaikan tanda tangan dari RT-RT yang bersangkutan. Kalau sudah selesai, berkasnya akan saya kirim ke dinas,” ujarnya saat ditemui Poskotakaltimnews pada Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan pendataan sementara, hampir 200 petani diperkirakan masuk dalam usulan penerima bantuan.
Sementara itu, luas lahan yang terdampak gagal panen diperkirakan mencapai lebih dari 100 hektare.
Kendati demikian, jumlah petani dan luasan lahan tersebut masih perlu diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, pendataan calon penerima membutuhkan ketelitian karena kondisi petani yang tercantum dalam daftar usulan tidak seluruhnya sama.
Ia menyebut terdapat petani yang mengalami gagal panen total, tetapi terdapat pula petani yang sudah berhasil memanen hasil pertaniannya sebagian.
"Kondisi itu perlu diperiksa agar bantuan dapat diberikan sesuai kriteria yang ditetapkan" kata dia
Selain proses verifikasi, keterlambatan penyerahan dokumen dari salah satu kelompok tani turut memengaruhi pengajuan.
Kelompok tersebut baru menyerahkan berkas ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ketika pengajuan sebelumnya mulai disiapkan, sehingga belum dapat dimasukkan dalam usulan awal.
Ia juga menjelaskan, mekanisme pengajuan bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran bantuan bibit padi yang sebelumnya dapat dilakukan melalui kelompok tani.
Dalam pengajuan sekarang, dokumen harus dilengkapi dengan tanda tangan RT dan kelurahan, sehingga diperlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan seluruh persyaratan.
Meski proses administrasi masih berjalan, ia berharap pengajuan bantuan dapat segera diselesaikan dan diterima oleh instansi terkait.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen, terutama mereka yang memenuhi persyaratan sebagai penerima.
“Harapannya, bantuan yang diajukan nanti bisa diakomodasi seluruhnya sehingga para petani yang terdampak gagal panen dapat terbantu,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Disketapang memprioritaskan penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat yang mengalami gagal panen akibat bencana.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu warga yang membutuhkan intervensi untuk memenuhi kebutuhan pangan, meskipun secara umum ketersediaan pangan daerah masih mencukupi.
Kepala Disketapang Kukar, Ananias mengatakan, proses verifikasi telah dilakukan di sejumlah wilayah untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah berharap penyaluran dapat berlangsung secara bertahap setelah pendataan dan pemeriksaan calon penerima selesai dilaksanakan.
“Ini kan saudara-saudara kita banyak yang gagal panen, jadi kita di penghujung tahun ini lebih memprioritaskan bagaimana intervensi penyaluran cadangan pangan untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana gagal panen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketersediaan pangan di Kukar diperkirakan tetap aman hingga akhir 2026.
Bahkan, kata dia, Kukar saat ini diproyeksikan masih mengalami surplus pangan.
Namun, kecukupan pangan secara umum tidak serta-merta menjamin seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai, terutama bagi petani yang kehilangan hasil panen dan mengalami kerugian dari kegiatan pertanian.
“Kalau secara umum aman, hanya saja memang ada saudara-saudara kita yang perlu diintervensi,” jelasnya.
Penyaluran cadangan pangan pemerintah telah dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya beberapa kelurahan di Kecamatan Tenggarong serta Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, dan Sebulu.
Adapun di Kecamatan Muara Kaman, Disketapang masih melakukan verifikasi di sejumlah kawasan sentra pertanian untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan di Kukar. Secara umum, stok pangan kita masih aman hingga akhir tahun, dan pemerintah tetap berupaya membantu masyarakat yang terdampak gagal panen melalui penyaluran cadangan pangan pemerintah,” tutupnya. (Kriz)
