Bapenda Kukar Inventarisasi Aset Daerah untuk Tingkatkan PAD
Oleh Admin2 menit baca567 dibaca
Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kukar, M. Tauhid. (Kriz)
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menginventarisasi aset milik pemerintah daerah yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendataan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, mulai dari gedung, kantin hingga fasilitas lain yang berpeluang disewakan.
Plt Kepala Bapenda Kukar, Sukotjo, melalui Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kukar, M. Tauhid, mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu upaya menggali sumber pendapatan baru di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut optimalisasi seluruh potensi penerimaan.
Menurutnya, sejumlah aset pemerintah perlu dikaji kembali agar dapat dimanfaatkan secara produktif.
Salah satunya kantin milik pemerintah yang berpotensi disewakan, tetapi belum memiliki dasar tarif pemanfaatan.
“Jangan sampai ada aset daerah yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Selasa (20/10/2026).
Selain kantin, Bapenda Kukar juga akan mendata gedung yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) serta fasilitas pemerintah lainnya.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan kajian untuk menentukan bentuk pemanfaatan dan tarif yang sesuai dengan jenis aset serta ketentuan yang berlaku.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, Bapenda Kukar telah membentuk tim lintas OPD dan mengundang perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi aset yang berpotensi dioptimalkan.
Koordinasi ini diperlukan agar pendataan berjalan terarah dan pemanfaatan aset memiliki dasar yang jelas.
Inventarisasi juga mencakup rumah dinas milik pemerintah daerah. Ia menyebut status masing-masing aset perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum ditentukan langkah penanganannya.
Di luar optimalisasi aset, Bapenda Kukar tetap berupaya menjaga penerimaan dari sektor pajak daerah.
Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak daerah disebut telah mencapai sekitar 80 persen dari target Rp270 miliar tahun ini.
Salah satu penyumbang penerimaan tersebut berasal dari pajak penerangan jalan yang dibayarkan melalui PT PLN.
Selain itu, pajak atas usaha makan dan minum, termasuk jasa katering perusahaan, juga menjadi potensi yang terus diperhatikan.
Bapenda Kukar sebelumnya turut mengingatkan perusahaan mengenai kewajiban perpajakan melalui koordinasi dan pembahasan bersama pihak terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan potensi penerimaan yang sudah memiliki dasar pengenaan pajak dapat digali secara optimal.
Ia optimistis target penerimaan pajak daerah tahun ini dapat tercapai, upaya tersebut akan berjalan beriringan dengan inventarisasi aset dan koordinasi lintas OPD agar setiap potensi pendapatan dapat dimanfaatkan sesuai aturan.
“Pada prinsipnya, seluruh aset yang dimiliki pemerintah akan kita optimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Adv/Kriz)
