Angka Kemiskinan Kukar 7 Persen, Tahun Ini Harus Turun
Oleh Admin2 menit baca2.481 dibaca
Sekda Sunggono
POSKOTAKTIMNEWS.COM, KUKAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan pada 2023 ini, angka kemiskinan bisa mencapai dibawah dari 7 persen.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar H Sunggono mengatakan, angka kemiskinan di Kukar selama 5 tahun terakhir stag hanya berada pada angka 7 persen. Maka dari itu Pemkab Kukar fokus menangani persoalan kemiskinan, hal ini menjadi perhatian bersama.
"Kita selama 5 tahun angka kemiskinan tetap pada diangka 7 persen. Kami intruksikan kepada OPD terkait fokus tangani kemiskinan, sesuai dengan arahan Bupati," kata Sunggono kepada Poskotakaltimnews, di Bappeda Kukar, Kamis (9/2/2023).
Sementara upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kukar ialah, lebih mensinergikan terhadap penanganan, dan mensinkronkan data di lapangan.
"Ya selama ini kita perlu lebih sinergikan data, penanganan, dan lainnya. Angka kemiskinan pada 2022 yakni 7,06 persen, sedangkan pada 2021 yaitu 7,09 persen. Padahal pada 2022 sudah kita alokasikan sekitar Rp. 168 milliar," sebutnya.
Selain itu, untuk menurunkan angka kemiskinan, pada 2023 ini Pemkab Kukar berkolaborasi dengan pihak perusahaan, dalam hal ini pihak perusahaan bergabung pada program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).
Sementara itu secara terpisah, Kepala Bappeda Kukar Vanessa Vilna menuturkan, sebanyak 76 perusahaan yang sudah mendaftar pada program RBPK, namun hanya ada 31 perusahaan dari 76 tersebut yang turut berpartisipasi pada program RBPK.
"Masih ada 45 perusahaan yang belum berpartisipasi, kita kemarin sudah mengadakan rapat juga dengan perusahaan, kita ingin tahu kenapa mereka tidak turut berpartisipasi, apakah mengalami kendala atau seperti apa," ucap Vanessa Vilna .
Ia juga menyebutkan, pada program RBPK terdiri dari 13 bagian, diantaranya program perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, pondok pangan etam, nyaman bejukut, pendidikan keabsarahan dasar, kecakapan hidup, bantuan alat disabilitas, bantuan pangan, dan lainnya.
"Jadi di aplikasi ini sudah ditetapkan kriteria penyasaran dari masing masing program, yang disepakati antara tim penangulang kemiskinan, dan perangkat daerah pengampul, sasaran program tersebut akan diberikan kepada pihak perusahaan agar mereka dapat memilih program bagian apa yang mereka inginkan," ungkapnya.
Sementara jumlah masyarakat yang disasar pada 13 program tersebut terdiri dari sekitar 62 ribu keluarga. Namun masyarakat yang disasar tersebut akan diverifikasi kembali, apakah masuk kategori masyarakat miskin ekstrem atau tidak.
"Sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo, bahwa pada 2024 sudah 0 persen masyrakat miskin ekstrim," pungkasnya.(riz)
