Atasi Permasalahan Kevalidan Data, Pemkab Kukar Teken Kerjasama dengan IPB
Oleh Admin2 menit baca3.054 dibaca
(Sekda Kukar Sunggono bersama jajaran saat mengunjungi Institut Pertanian Bogor untuk MoU kerjasama aplikasi Data Desa Kelurahan Presisi/pic:Istimewa)
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,KUKAR-Pemerintah Kutai Kartanegara melakukan penandatangan MoU Nota kesepahaman dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk kerja sama aplikasi Data Desa/Kelurahan Presisi. Kerjasama itu sebagai upaya merumuskan kebijakan pembangunan serta data yang akurat terhadap penanganan kemiskinan, stunting, jumlah penduduk dan lainnya seputar desa dan kelurahan di Kukar dengan valid.
“Dua minggu lalu saya bersama Bappeda Kukar, Kepala DPMD, Kabid Teknologi dan Informasi Diskominfo Kukar, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Bappeda Kukar dan bagian kerjasama Sekertariat Daerah menandatangani MOU dengan IPB. Akan ada data desa kelurahan Presisi.” ungkap Sunggono Rabu (13/3/2024) saat menyampikan paparan dalam acara Forum Lintas Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
Dirinya menjelaskan bahwa selama ini permasalahan kevalidan data kerap menjadi permasalahan, oleh karena itu dengan adanya data desa kelurahan presisi ini dapat memberikan gambaran secara detail dan kondisi faktual permasalahan dilapangan.
“ Data yang ada selama ini masih bersifat makro, dulu masih menggunakan data By Name By Address dan tentu berpotensi tidak akurat sehingga kerap menimbulkan perdebatan dan polemik,” ujar Sunggono.
“Contoh paling sederhana ketika ada data angka kemiskinan diKukar dan itu dibreakdown ke kecamatan, selanjutnya sampai ke kelurahan dan desa akan terlihat apabila ada perbedaan tentu menjadi perdebatan dan polemik.” sambungnya.
Dijelaskan Sunggono dengan data presisi desa kelurahan ini nantinya akan terlihat secara detail mulai dari variabel serta indikator yang menjadi dasar warga yang bersangkutan masuk dalam miskin dan akan ada solusi bagaimana cara penuntasanya.
Data desa kelurahan presisi ini merupakan hasil dari pengembangan big data dan teknologi yang akan memberikan data mulai dari kemiskinan, stunting, jumlah penduduk dan informasi lainnya demi tujuan pembangunan daerah.
“Jadi kalo kemarin kita menggunakan verifikasi data validasi, misal data di IKS data 60,000 jadi 34,000 terus kita sampaikan ke Kementerian Sosial itu tidak diakui maka dengan data desa kelurahan presisi ini Insyaallah data yang sesuai akan diakui, dan data ini akan berlaku se Indonesia.” katanya.
Terakhir Sunggono menghimbau kepada seluruh OPD dan perangkat Daerah agar mengsinkronkan data tentang desa dan kelurahan, sebab apabila data kemiskinan itu valid pemerintah tentu akan segera mengambil kebijakan.
“Kebijakan yang saya tambahkan diforum ini adalah tolong tidak ada data yang berbeda beda tentang desa dan kelurahan, karena ketika data kemiskinan itu kita dapatkan datanya, kita akan tau cara menginterpensinya, diantaranya apakah memang didesa itu menjadi penyebab besarnya angka kemiskinan dimasing-masing wilayah, sebab melalui data presisi akan tergambar bagaiman IPM dan IBM dari data data itu.”tutupnya.(adv/*tan)
