Rakor SPBE se-Kalimantan Timur Digelar di Berau
Oleh Admin1 menit baca2.078 dibaca
POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TANJUNG REDEB- Kabupaten Berau menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakor FGD SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) se-Kalimantan Timur. Selain menjadi kebanggaan , digelarnya Rakor di Berau, bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini memiliki komitmen yang sama yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel, yang dituangkan dalam salah satu program unggulan.
“ Tidak lain tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital teknologi,”demikian disampaikan Bupati diwakili Asisten III Pemkab Berau Maulidyah saat membuka Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan FGD Smart Province Lingkup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Ballroom Tokyo Bumi Segah Hotel pada, Kamis (05/10/2023).
Setelah mengikuti Rakor dan FGD ini disampaikan Maulidyah lagi, diharapkan seluruh OPD di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Berau dapat memahami sistem ini secara baik, agar tercipta kesamaan persepsi dan strategi, sehingga Kaltim benar-benar siap menerapkan SPBE dan indeks SPBE .
“Agar Kabupaten Berau bisa lebih meningkat kinerjanya serta kita dapat mewujudkan smart Province bagi Kaltim" ucap Maulidiyah.
Dra. Hj. Normalina Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominpo Kaltim menyampaikan kegiatan SPBE adalah mengintegrasikan antara perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah, yang selanjutnya menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah. SPBE juga merupakan implementasi dari peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
"Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya hingga terselenggaranya kegiatan ini" ucapnya. Adapun tambahnya, kegiatan ini juga sebuah peningkatan pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi digital kegiatan yang mendukung area dalam mendukung operator negara untuk birokrasi.”Yang terdiri dari 25 organisasi peran daerah, 25 orang dari organisasi perangkat Daerah pemerintah dan kota se-Kalimantan Timur,”jelasnya. (sep/nad)
