Pemerintah Pusat Belum Maksimal Hadapi Metode Pendidikan Daring
Oleh Admin1 menit baca4.960 dibaca
(Abdul Haris)
BONTANG, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bontang, Abdul Haris, mengakui kebijakan pemerintah pusat belum maksimal, terkait metode pembelajaran daring bagi siswa. Pasalnya, saat ini masih banyak dikeluhkan orang tua siswa terkait fasilitas kuota dan handphone berbasis android.
"Sebagai Komisi di bidang pendidikan, tentu kami mensuport kuota untuk pembelajaran media daring ini bisa direalisasikan secepatnya," Ujarnya. Beberapa waktu lalu.
Ia menilai, metode pembelajaran daring bagi siswa tentu wajib didukung jika tidak, akan mengganggu sistem pembelajaran khususnya target kurikulum yang sudah direncanakan masing-masing sekolah.
"Di tengah pandemi ini, metode daring harus didukung. Namun diperlukan fasilitas pelengkap juga sehingga singkron dengan pembelajaran," Tukasnya.
Meski pemkot Bontang juga memiliki program yang sama dengan pembagian kuota internet gratis. Menurutnya, pembagian kuota itu tinggal diatur pihak sekolah.
"Jadi tinggal pihak sekolah yang mengatur itu. Tidak perlu khawatir jika akan dobel anggaran, jika keduanya direallisasi oleh pemerintah, " Jelasnya.
Meski demikian, beban pembelajaran jika hanya dilaksanakan secara daring, tentu tidak akan cukup hanya dengan sekian GB (sesuai yang ditetapkan pusat). Apalagi kalau gurunya rata-rata menggunakan pembelajaran media video.
"Jika kuota itu ditujukan hanya mengakses mata pelajaran, tentu akan cukup. Namun, kalau gurunya menggunakan konten video sebagai media penyampaian materi pembelajaran, saya rasa perlu kuota lebih untuk itu.” Imbuhnya.
Ia memaparkan, Tekhnologi dan pendidikan bak dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Namun faktanya, masih banyak peserta didik yang tidak memiliki media elektronik penunjang pendidikan, seperti handphone berbasis android.
“Disini kelemahan pemerintah, tidak hanya di Kota Bontang. Menganulir urusan pendidikan bagi pemerintah sejak pandemi. Pemerintah belum siap mengantisipasi hal ini, " Ulasnya.(wan)
