Tarif Perpanjangan Pengurusan SIM Disoal Warga, Totalnya Mencapai Rp 205 Ribu
Oleh Admin1 menit baca6.177 dibaca
(Kantor pelayanan psikotest di Bontang.)
BONTANG, Pasca
pengumuman pemerintah tentang New Normal, Kepolisian Resort Bontang kembali
membuka layanan pengurusan Surat izin Mengemudi (SIM) tertanggal 2- Juni 2020.
Namun sayangnya pengurusan proses administrasi juga membengkak terutama dalam
proses administrasi tes psikotest.
Salah satu warga yang dimintai keterangannya Juan (42),warga Bontang Barat, mengaku merogoh kocek dalam sebesar Rp 100 ribu untuk mengurus Psikotest. Belum lagi dengan pengurusan surat keterangan kesehatan Rp 30.000 dan membayar di Bank BRI untuk perpanjangan Rp 75.000 jika di total mencapai 205.000 Ribu.
“Sebelumnya memang untuk pengurusan SIM besar, memang harus melalui psikotes. Yang memberatkan untuk pengurusan perpanjangan SIM juga harus melalui Psikotes dan mewajibkan membayar Rp.100.000 ,” keluhnya Selasa/05/2020.
Ia menyayangkan dalam situasi pandemic Covid 19 yang diketahui pemerintah turut prihatin dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun drastis. Namun di sisi lain mewajibkan pembayaran administrasi psikotes yang cukup tinggi.
“Kalau memang jelas biaya administrasi (psikotes) itu masuk ke kas daerah atau pusat saya tidak mempermasalahkan artinya ini resmi. Pembayaran psikotes itu juga tidak ada kwitansi atau semacamnya. Ini yang jadi pertanyaan juga,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat lantas Polres Bontang, AKP Imam Syafei, tak menampik hal tersebut. Menurutnya kepengurusan SIM dan turunannya telah diatur di dalam Undang-Undang lalu Lintas nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 81 ayat 4 serta peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012.
“Kalau untuk kepengurusan Kesehatan dan Prosedur pelayanan SIM memang itu kewenangan kami (Kepolisian) akan tetapi untuk proses administrasi hingga nominal pembayaran itu bukan kompetensi kami,” ujarnya.
Ia menyebut jika pembayaran administrasi pisikotes tersebut silahkan diberikan masukan kepada pihak yang berwenang tentang hal tersebut (pihak pengelola)
“Untuk nominal biaya administrasi psikotes bisa diberi masukan kepada pihak pengelola sendiri. Yang jelas itu bukan ranah kami,” ujarnya.(wan)
