Kinerja KKT Disorot, DPRD Kaltim Minta Perusahaan Lebih Libatkan SDM Lokal
Oleh Admin2 menit baca1.467 dibaca
POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Di balik geliat pertumbuhan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai salah satu simpul logistik penting di Kalimantan Timur, muncul sorotan tajam terkait ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dan kondisi infrastruktur pendukung yang belum memadai.
Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan jalan penghubung menuju kawasan KKT yang rusak parah, menyulitkan mobilitas barang dan jasa. Kondisi ini tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekosistem logistik untuk menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menanggapi kondisi tersebut dengan menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong koordinasi lintas instansi agar jalan milik nasional itu segera mendapat perhatian.
“Tentu kami tidak tinggal diam. Jalan ini statusnya milik nasional, jadi kami siap bantu mendorong koordinasi dengan Balai Jalan agar segera diperbaiki,” kata Firnadi, Sabtu (20/6/2025).
Selain infrastruktur, persoalan pemerataan manfaat juga menjadi sorotan. Firnadi menilai bahwa kinerja KKT yang tumbuh signifikan belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi tenaga kerja lokal. Ia meminta manajemen perusahaan lebih proaktif membuka ruang bagi SDM lokal agar terlibat dalam proses operasional maupun pengembangan teknologi.
“Kami harap manajemen tidak hanya fokus pada operasional. SDM lokal perlu diberi ruang. Kalau bisa, mereka juga dibekali dengan sistem kerja dan teknologi mutakhir supaya kapasitasnya ikut naik,” ungkap politisi Fraksi PKS itu.
Meski demikian, Firnadi tetap memberikan apresiasi terhadap kontribusi KKT dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan ini dibentuk melalui kemitraan antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo, dan dinilai memiliki prospek besar sebagai penopang logistik regional.
“Kami melihat perkembangan yang cukup signifikan. Jika ke depan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang logistik, tentu daya saingnya makin kuat,” ujarnya.
DPRD melalui Komisi II berkomitmen menjaga agar perusahaan daerah dan mitra swastanya berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan daerah. Tak hanya fokus pada pendapatan, tapi juga dampak terhadap pemerataan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.
“Kami ingin pengelolaan aset daerah seperti ini benar-benar memberi manfaat maksimal. Tidak hanya dari sisi pendapatan, tapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan kesempatan kerja di daerah,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)
