Dorong Penyelesaian Jembatan Pulau Balang, DPRD Kaltim Soroti Konektivitas Kawasan Penyangga IKN
Oleh Admin2 menit baca1.341 dibaca
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin
POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Pemerintah diminta untuk segera merampungkan proyek Jembatan Pulau Balang yang dinilai memegang peran strategis dalam memperkuat konektivitas antardaerah di Kalimantan, khususnya antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan wilayah Kalimantan Barat.
Desakan ini datang dari anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, yang menilai bahwa keterlambatan penyelesaian jembatan justru menghambat potensi ekonomi kawasan.
Menurutnya, proyek yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat itu seharusnya bisa dipercepat penyelesaiannya mengingat urgensinya dalam menopang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antardaerah.
Ia menekankan, jika jembatan ini bisa segera difungsikan secara penuh, manfaat langsung akan sangat dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Keberadaan Jembatan Pulau Balang sangat penting sebagai penghubung wilayah strategis. Selama belum rampung sepenuhnya, konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut belum bisa maksimal,” ujar Baharuddin, Senin (2/6/2025).
Ia mencontohkan kondisi saat arus mudik dan balik Lebaran yang lalu, di mana akses jembatan masih terbatas dan harus diberlakukan sistem buka-tutup karena belum sepenuhnya selesai. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa percepatan penyelesaian menjadi keharusan, bukan sekadar opsi.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa keberadaan jembatan ini memiliki nilai tambah yang signifikan bagi kelancaran akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengutip pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebelumnya yang menyebut bahwa jembatan ini akan menjadi jalur efisien bagi masyarakat dari Kalimantan Barat yang hendak menuju bandara di sekitar kawasan IKN.
“Kalau jembatan ini sudah beroperasi penuh, rute dari Kalbar ke bandara di IKN bisa jauh lebih pendek. Ini penting, bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga untuk pemerataan pembangunan antarwilayah,” tuturnya.
Dengan melihat progres yang ada dan komitmen pemerintah, Baharuddin menyatakan keyakinannya bahwa proyek ini dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2029, sebagaimana target yang pernah disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Targetnya memang 2029, dan kami optimis itu bisa tercapai selama ada komitmen kuat dari pemerintah pusat,” tutupnya.(ADV/DPRDKALTIM)
